Puisi (Sebagai Alat) Politik
Pertarungan dalam pemilihan legislatif sudah berakhir. Siapa yang
terpilih menjadi anggota legislatif pun sudah diketahui. Begitu pula
dengan partai yang memenangi pemilu 2014. Namun, aroma politis masih
menyeruak di hampir semua bidang kehidupan. Setelah pemilihan
legislatif, pergelaran masih akan berlanjut dengan pemilihan
presiden/wakil presiden.
Akhir-akhir ini, masyarakat dikejutkan oleh hadirnya puisi politik. Entah siapa yang mula-mula memberikan label pada jenis puisi itu. Mungkin, karena penulisnya politikus dan/atau karena isinya “beraroma” politik, puisi itu kemudian dilabeli puisi politik.
Sebenarnya, istilah “puisi politik” sudah muncul sejak lama. Pada 2008, Andrinof A. Chaniago telah menulis puisi politik, seperti “Sang Birokrat”, “Senjata”, dan “Puisi untuk Wakil Rakyat” (http://sukma-puisipolitik.blogspot.com). Bahkan, puisi-puisi seperti itu sudah ada sejak masa awal kesusastraan Indonesia modern hingga paruh awal dekade 1960-an. Pada saat itu (1961—1965), slogan “Politik adalah Panglima” mengemuka. Kehidupan politik menjadi sangat penting sehingga sastra pun terseret dalam pusarannya. Sastrawan terbelah dalam dua kubu: sebagian bernaung pada Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) dan sebagian lainnya mendukung “Manifes Kebudayaan”.
Pertentangan kedua kubu itu bahkan mengarah pada pertentangan fisik sehingga memunculkan trauma yang mengakibatkan banyak sastrawan, setelah Orde Lama tersingkir, berupaya menghindar dari persoalan politik. Bagi mereka, politik tidak hanya dapat mengganggu kehidupan sastrawan, tetapi juga dapat merusak estetika (kualitas) sastra (http://sastradududewo.blogspot.com).
Tahun 2014 ini, sastra (baca: puisi) kembali terseret arus politik. Fadli Zon telah memulai kembali menulis puisi politik. Setakat ini, ia sudah menelurkan lima puisi, yakni “Panasbung”, “Raisopopo”, “Sandiwara”, “Sajak Seekor Ikan”, dan “Air Mata Buaya”. Walaupun berpendidikan sarjana sastra (Program Studi Rusia, Fakultas Ilmu Budaya, UI), Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu lebih dikenal sebagai politisi.
Puisi-puisi Fadli Zon memang tidak menyebut (nama) seseorang. Akan tetapi, penggunaan kata/istilah tertentu, seperti blusukan, rapopo, bus karatan, warnanya merah, dan kerempeng dalam puisi-puisinya itu membuat orang dengan mudah mengaitkannya pada sosok Jokowi (capres dari PDI Perjuangan, pesaing capres dari Gerindra: Prabowo).
Hal seperti itu semakin jelas terlihat pada “Panasbung”. Puisi yang ditulis Fadli Zon pada 20 April 2014 itu mengungkapkan gerak-gerik pasukan nasi bungkus (laskar panasbung)—pendukung Jokowi yang bekerja di dunia cyber—yang dianggap berlebihan. Begitu pula dalam “Raisopopo” (yang terbit lebih awal: 16 April 2014), Fadli menyindir seseorang (Jokowi) sebagai orang yang (sebenarnya) tidak bisa apa-apa. Sindiran itu berlanjut pada “Sajak tentang Boneka”, yang memberi gambaran bahwa seseorang yang tidak punya kemampuan apa-apa itu ibarat boneka, hanya mengikuti kehendak pemilik (orang yang berada di belakangnya). Sementara itu, dalam “Sajak Seekor Ikan”, Fadli Zon menggambarkan (kesulitan) seseorang yang awalnya hidup dalam ruang lingkup yang sempit/kecil, tetapi kemudian harus merasakan “ganasnya” kehidupan yang lebih luas/besar.
Banyak tanggapan bermunculan. Yang menarik, tanggapan terhadap puisi-puisi Fadli Zon (yang oleh Samandayu, seorang penulis di “kompasiana”, dikategorikan sebagai puisi mbeling itu) datang dari politikus, pengamat politik, dan orang-orang yang merasa HAM-nya terenggut di masa transisi orde baru/reformasi. Setakat ini, belum diketahui tanggapan pengamat sastra terhadap puisi politik itu.
Hasto Kristiyanto, misalnya, menganggap Fadli telah menjadikan puisi sebagai alat perang orang per orang. Hasto merasa puisi “Raisopopo” merupakan serangan pada Jokowi. Masih menurut Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu, jika di belahan dunia yang lain puisi (sastra) tampil untuk membersihkan politik yang mulai kotor, di tangan Fadli Zon puisi menjadi alat legitimasi politik yang kotor itu. Senada dengan pendapat itu, pengamat politik (Fadjroel Rahman) menyatakan bahwa puisi Fadli Zon tidak sesuai dengan fakta dan dikategorikan sebagai upaya membohongi publik. Lain halnya dengan Arbi Sanit. Pengamat politik itu berpendapat bahwa puisi-puisi Fadli masuk dalam kategori serangan politik. Sebagai sebuah serang politik, bukti konkret menjadi tidak terlalu penting, yang terpenting adalah pesan yang ingin disampaikan Fadli mampu dimengerti oleh publik tidak. (Kompas.com).
Tanggapan yang “unik” datang dari Fitri Nganti Wani. Anak Widji Tukul itu memberi tanggapan atas puisi Fadli (juga) dengan puisi: “Pulanglah, Pak” dan “Tak Berjenggot Kebakaran Jenggot”. Melalui “Pulanglah, Pak”, Fitri mengharapkan kepulangan sang bapak yang hingga kini tidak diketahui kabar beritanya (diduga telah dibunuh karena aktivitas dan puisi-puisi kritik sosialnya). Dalam “Tak Berjenggot Kebakaran Jenggot”, Fitri seolah ingin menyentil Prabowo yang diianggap terlibat penghilangan para aktivis HAM semasa orde baru.
Ternyata, Fadli Zon tidak sendirian menggunakan puisi sebagai alat politik. Politikus PDI Perjuangan, Fachmi Habcyi, juga menulis puisi berjudul “Pemimpin Tanpa Kuda” dan “Rempong” yang konon dimaksudkan sebagai tanggapan terhadap puisi-puisi Fadli. Sementara itu, Denny JA (tokoh kontroversi lewat puisi esainya itu) pun turut menulis puisi politik: “Mengapa Kami Mendukung Jokowi” dan “Menjaga Jokowi, Mendoakan Jusuf Kalla”.
Semua pendapat ditanggapi Fadhli dengan santai. Ia berkilah bahwa apa yang diperbuatnya sebagai bentuk/cara yang berbudaya dalam persaingan politik. Ia bahkan beranggapan bahwa puisi adalah medium politik yang bagus.
Memang, sastra (termasuk puisi) ibarat sebuah pisau bermata dua. Di samping dapat digunakan untuk mengasah dan memperhalus budi, sastra juga dapat dijadikan alat untuk menanamkan paham-paham yang menumpulkan otak dan memanaskan hati. Semuanya itu bergantung pada orang yang menggunakannya.
Terakhir, seperti apa komentar masyarakat terhadap politisi yang berpuisi? Dalam http://www.jendelasastra.com, Kamis, 3 April 2014, Ombi berkomentar begini: ketika politisi berpuisi/alih alih orasi/caci dan maki. Nah, lho!
Dimuat di Kolom "Alinea" Riau Pos, Ahad, 8 Juni 2014
Akhir-akhir ini, masyarakat dikejutkan oleh hadirnya puisi politik. Entah siapa yang mula-mula memberikan label pada jenis puisi itu. Mungkin, karena penulisnya politikus dan/atau karena isinya “beraroma” politik, puisi itu kemudian dilabeli puisi politik.
Sebenarnya, istilah “puisi politik” sudah muncul sejak lama. Pada 2008, Andrinof A. Chaniago telah menulis puisi politik, seperti “Sang Birokrat”, “Senjata”, dan “Puisi untuk Wakil Rakyat” (http://sukma-puisipolitik.blogspot.com). Bahkan, puisi-puisi seperti itu sudah ada sejak masa awal kesusastraan Indonesia modern hingga paruh awal dekade 1960-an. Pada saat itu (1961—1965), slogan “Politik adalah Panglima” mengemuka. Kehidupan politik menjadi sangat penting sehingga sastra pun terseret dalam pusarannya. Sastrawan terbelah dalam dua kubu: sebagian bernaung pada Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) dan sebagian lainnya mendukung “Manifes Kebudayaan”.
Pertentangan kedua kubu itu bahkan mengarah pada pertentangan fisik sehingga memunculkan trauma yang mengakibatkan banyak sastrawan, setelah Orde Lama tersingkir, berupaya menghindar dari persoalan politik. Bagi mereka, politik tidak hanya dapat mengganggu kehidupan sastrawan, tetapi juga dapat merusak estetika (kualitas) sastra (http://sastradududewo.blogspot.com).
Tahun 2014 ini, sastra (baca: puisi) kembali terseret arus politik. Fadli Zon telah memulai kembali menulis puisi politik. Setakat ini, ia sudah menelurkan lima puisi, yakni “Panasbung”, “Raisopopo”, “Sandiwara”, “Sajak Seekor Ikan”, dan “Air Mata Buaya”. Walaupun berpendidikan sarjana sastra (Program Studi Rusia, Fakultas Ilmu Budaya, UI), Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu lebih dikenal sebagai politisi.
Puisi-puisi Fadli Zon memang tidak menyebut (nama) seseorang. Akan tetapi, penggunaan kata/istilah tertentu, seperti blusukan, rapopo, bus karatan, warnanya merah, dan kerempeng dalam puisi-puisinya itu membuat orang dengan mudah mengaitkannya pada sosok Jokowi (capres dari PDI Perjuangan, pesaing capres dari Gerindra: Prabowo).
Hal seperti itu semakin jelas terlihat pada “Panasbung”. Puisi yang ditulis Fadli Zon pada 20 April 2014 itu mengungkapkan gerak-gerik pasukan nasi bungkus (laskar panasbung)—pendukung Jokowi yang bekerja di dunia cyber—yang dianggap berlebihan. Begitu pula dalam “Raisopopo” (yang terbit lebih awal: 16 April 2014), Fadli menyindir seseorang (Jokowi) sebagai orang yang (sebenarnya) tidak bisa apa-apa. Sindiran itu berlanjut pada “Sajak tentang Boneka”, yang memberi gambaran bahwa seseorang yang tidak punya kemampuan apa-apa itu ibarat boneka, hanya mengikuti kehendak pemilik (orang yang berada di belakangnya). Sementara itu, dalam “Sajak Seekor Ikan”, Fadli Zon menggambarkan (kesulitan) seseorang yang awalnya hidup dalam ruang lingkup yang sempit/kecil, tetapi kemudian harus merasakan “ganasnya” kehidupan yang lebih luas/besar.
Banyak tanggapan bermunculan. Yang menarik, tanggapan terhadap puisi-puisi Fadli Zon (yang oleh Samandayu, seorang penulis di “kompasiana”, dikategorikan sebagai puisi mbeling itu) datang dari politikus, pengamat politik, dan orang-orang yang merasa HAM-nya terenggut di masa transisi orde baru/reformasi. Setakat ini, belum diketahui tanggapan pengamat sastra terhadap puisi politik itu.
Hasto Kristiyanto, misalnya, menganggap Fadli telah menjadikan puisi sebagai alat perang orang per orang. Hasto merasa puisi “Raisopopo” merupakan serangan pada Jokowi. Masih menurut Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu, jika di belahan dunia yang lain puisi (sastra) tampil untuk membersihkan politik yang mulai kotor, di tangan Fadli Zon puisi menjadi alat legitimasi politik yang kotor itu. Senada dengan pendapat itu, pengamat politik (Fadjroel Rahman) menyatakan bahwa puisi Fadli Zon tidak sesuai dengan fakta dan dikategorikan sebagai upaya membohongi publik. Lain halnya dengan Arbi Sanit. Pengamat politik itu berpendapat bahwa puisi-puisi Fadli masuk dalam kategori serangan politik. Sebagai sebuah serang politik, bukti konkret menjadi tidak terlalu penting, yang terpenting adalah pesan yang ingin disampaikan Fadli mampu dimengerti oleh publik tidak. (Kompas.com).
Tanggapan yang “unik” datang dari Fitri Nganti Wani. Anak Widji Tukul itu memberi tanggapan atas puisi Fadli (juga) dengan puisi: “Pulanglah, Pak” dan “Tak Berjenggot Kebakaran Jenggot”. Melalui “Pulanglah, Pak”, Fitri mengharapkan kepulangan sang bapak yang hingga kini tidak diketahui kabar beritanya (diduga telah dibunuh karena aktivitas dan puisi-puisi kritik sosialnya). Dalam “Tak Berjenggot Kebakaran Jenggot”, Fitri seolah ingin menyentil Prabowo yang diianggap terlibat penghilangan para aktivis HAM semasa orde baru.
Ternyata, Fadli Zon tidak sendirian menggunakan puisi sebagai alat politik. Politikus PDI Perjuangan, Fachmi Habcyi, juga menulis puisi berjudul “Pemimpin Tanpa Kuda” dan “Rempong” yang konon dimaksudkan sebagai tanggapan terhadap puisi-puisi Fadli. Sementara itu, Denny JA (tokoh kontroversi lewat puisi esainya itu) pun turut menulis puisi politik: “Mengapa Kami Mendukung Jokowi” dan “Menjaga Jokowi, Mendoakan Jusuf Kalla”.
Semua pendapat ditanggapi Fadhli dengan santai. Ia berkilah bahwa apa yang diperbuatnya sebagai bentuk/cara yang berbudaya dalam persaingan politik. Ia bahkan beranggapan bahwa puisi adalah medium politik yang bagus.
Memang, sastra (termasuk puisi) ibarat sebuah pisau bermata dua. Di samping dapat digunakan untuk mengasah dan memperhalus budi, sastra juga dapat dijadikan alat untuk menanamkan paham-paham yang menumpulkan otak dan memanaskan hati. Semuanya itu bergantung pada orang yang menggunakannya.
Terakhir, seperti apa komentar masyarakat terhadap politisi yang berpuisi? Dalam http://www.jendelasastra.com, Kamis, 3 April 2014, Ombi berkomentar begini: ketika politisi berpuisi/alih alih orasi/caci dan maki. Nah, lho!
Dimuat di Kolom "Alinea" Riau Pos, Ahad, 8 Juni 2014
Komentar
Posting Komentar